Desember14
Demokratisasi Birokrasi Dalam Perspektif Meminimalisir Tindakan Koruptif
Rabu, 14 Desember 2011 pukul 05.02 WIB | Kategori Opini

Dr.Bambang Istianto,MSi

Demokratisasi birokrasi merupakan konsep analisis terhadap hubungan antara demokrasi dengan birokrasi menuju efisiensi penyelenggaraan bikrokrasi pemerintahan. Demokrasi yang dimaksud dalam kajian tersebut yaitu nilai-nilai demokrasi antara lain; keterbukaan, kebebasan, persamaan, kontrol dan partisipatif. Secara teoritis suatu negara yang telah stabil melaksanakan sistem politik demokrasi merupakan keniscayaan mendorong terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance).

Adapun konsep good governance inheren dengan nilai-nilai demokrasi. Program kegiatan birokrasi pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yaitu : Privatisasi, Public Servant, Pembangunan model bottom up, E-Government, Badan Layanan Umum, Merit System dan Total Quality Management. Oleh sebab itu jika profil aparatur birokrasi disiplin, inovatif, kreatif, akuntabel, profesional, kompeten, dinamis dan responsibel, mampu melaksanakan program kegiatan tersebut, sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, berkualitas dan nyaman. Dengan demikian konsep demokratisasi birokrasi dapat menjadi jembatan menuju tercapainya tujuan negara yaitu masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan birokrasi pemerintahan pasca reformasi, sudah berusia satu dasawarsa-an, namun belum menunjukan perubahan signifikan dalam mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat yaitu pelayanan publik yang cepat, murah dan memuaskan. Akan tetapijustru fenomena yang menonjol adalah perilaku “korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN) yang semakin massif.  Meskipun upaya pemerintah dalam reformasi birokrasi dan transformasi birokrasi, menjadi agenda kebijakan nasional sertaprogram rutin lainnya  dalam pembinaan dan pembangunan aparatur negara, misalnyakebijakan dibidang aparatur negara yangmenarik perhatian publik;penyempurnaan kelembagaan dan penyederhanaan sistem operasi dan prosedur (SOP)serta remunerasi pegawai.  Demikian pula  pengenalan konsep dan teori kearah perubahan dari mulai paradigma yang dikenal sebagai “Oldpublic Administration”menuju kearah perubahan paradigma New Public Management(Good Governance, Kathreen Lauder(2001), dalam Sedarmayanti (2003), dan Re Inventing Goverment (David Osborne dan Ted Gablaer,1992) bahkan sampai pada pengenalan paradigma New Public Services, (Denhart and Denhart (2000) dalam Prasojo(2009). Upaya melakukan perubahan dalammanajemen pemerintahan dengan maksud untuk merubah “mindset” para aparatur birokrasi ke arah perubahan yang lebih maju dan demokratis. Tetapi  paradigma tersebut walaupun telah menjadi arah dan sumber inspirasi dalam perumusan  kebijakan yang komprehensif  dalam melakukan penyempurnaan dan pembaharuan  birokrasi pemerintahan, namun pada tingkat implementasi kurang menunjukan keseriusan dan konsistensi baik dalam dukungan pembiayaan maupun dukungan otoritas lainnya yang bersifat lintas sektoral. Sehingga pembinaan aparatur birokrasi menjadi bersifat parsial dan tidak sistemik, pada gilirannya berdampak terhadap menurunnya etos kerja dan produktifitas kerja aparatur birokrasi masih terus berlangsung.

Memang banyak para ahli menyoroti bahwa pembangunan birokrasi selalu tertinggal dibanding dengan pembangunan politik dan ekonomi. Seharusnya birokrasi sebagai pilar penting dalam penyelenggaraan kekuasaan negara terutama kekuasaan eksekutif, agar  tertata lebih kokoh untuk mengawal jalannya pembangunan ekonomi dan politik.  Sebab dengan  posisi netralitas birokrasi sebenarnya mampu selalu dekat dengan pelayanan kepada masyarakat. Namun ketika desain birokrasi diletakan dibawah kekuasaan politik dan ekonomi , maka potret birokrasi sampai saat ini belum menjadi instrumen agen pembangunan (agent of development) dan agen perubahan (agent of change). Bahkan kecenderungannya  yang berkembang semakin terjebak pada situasi dan kondisi negara  yang disebut sebagai “coorporasistate”.  Artinyakolusi antara “penguasa dan pengusaha“ atau penguasa yang dikendalikan oleh kemauan pebisnis, menyebabkan disamping terjadi “kolusi struktural” juga kondisi birokrasi pemerintahan kurang terurus dengan baikdalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pada akhirnya  kekuasaan birokrasi kurangmemberikan dukungan penguatan terhadap setiap munculnya penguasa baru, akan tetapi justru tanpa disadari menyandera terhadap siapa saja sebagai “penguasa baru” tersebut, menghadapi kekecewaan terhadap dukungan birokrasi yang tidak optimal dan cenderung menjadi faktor penghambat.  Para pemimpin pemerintahan mengeluh dan merasa terbelenggu oleh kondisi birokrasi yang belum efisien dan efektif. Bahkan keseriusan mengurangi tindakan koruptif aparatur birokrasi, hanya dengan  terobosan kebijakan “reformasi birokrasi” belum cukup jika tidak diikuti dengan dukungan penegak hukum secara all out.

Kebijakan reformasi birokrasi tersebut sebagai kebijakan nasional tetap harus disambut positifsebab menjadi guide line dalam memperbaiki sistem dan mekanisme kerja birokrasi yang efisien dan efektif dan merubah “mindset” para aparatur birokrasi.Oleh sebab itu konsep New Public Management(NPM) dan New Public Services (NPS) yang telah memberikan inspirasi dalam kebijakan “reformasi birokrasi”,memerlukan dukungan sistem politik yang demokratissertapara penyelenggara  birokrasi pemerintahan,tindakan dan perilakunyaseiring  dengan nilai-nilai demokrasi yaitu; terbuka, akuntabel, terkontrol, partisipatif dan responsif. Dengan demikian “sejauhmana aparatur birokrasi di Indonesia yang masih kuat pengaruh “budaya feodalisme” mampu berubah menjadi aparatur birokrasi yang sikap dan tindakannya  mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Oleh sebab itu dengan kondisi sistem politik yang demokratis dan didukung oleh kultur aparatur birokrasipemerintah yang dilandasinilai-nilai demokrasi,  sesungguhnya mampu mengurangi atau mencegah tindakan koruptif tersebut.

HUBUNGAN DEMOKRASI DAN BIROKRASI

Secara teoritis sebagaimana yang telah diuraikan diatas, jika suatu negara telah berhasil menerapkan sistem demokrasi, maka akan diikuti oleh penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang demokratis pula. Demokrasi yang dimaksud dalam makalah ini yaitu nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya dikaitkan dengan kondisi sistem politik di Indonesia pada hakikatnya telah mengalami perubahan menuju era sistem politik yang lebih demokratis. Kebijakan perubahan perundangan di era reformasi mulai dari amandemen UUD 1945 keempat maupun Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu, susunan dan kedudukan anggota legislatif, dan Undang Undang Pemerintahan Daerah yang baru, sudah mencerminkan dukungan terhadap upaya membangun sistim politik  yang demokratis.

Perubahan yang dirasakan cukup fundamental dari negara dan pemerintahan yang sentralistik dan otoriter, telah berubah kearah desentraliasi dan  demokratisasi, merupakan lompatan yang spektakuler dan itu diakui dan dikagumi oleh banyak negara negara maju. Terutama dalam sistim pemilu dari sistim perwakilan berubah menjadi sistim pemilu dengan model demokrasi langsung  dalam pemilihan Presiden maupun Gubernur dan Bupati/ Walikota. Sesungguhnya jika sistim politik yang demokratis sudah sukses dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara merupakan landasan yang kokoh dalam membangun penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang efisien dan efektif serta kredibel dan asseptabel. Oleh karena itu analisis terhadap hubungan demokrasi dan birokrasi serta efisiensi, memiliki hubungan yang signifikan, artinya jika  sistim politik yang demokratis dapat dilaksanakan dengan baik maka dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang merupakan organisasi pelaksana kebijakan pemerintah, juga akan berhasil dengan baik pula.

Wujud keberhasilan dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yaitu penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien dan efektif yakni cepat, murah dan memuaskan. Pernyataan diatas seiring dengan pendapat Muchlis Hamdi  (2003) yang mengatakan “namun suatu hal yang harus diperhatikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang menuju good governance hanya bisa terselenggara pada sistim politik yang demokratis“. Dengan demikian hubungan yang signifikan antara demokrasi dengan birokrasi dapat memberikan justifikasi terhadap sebutan ”Demokratisasi Birokrasi” , hal yang senada juga disebutkan oleh Eko Prasojo (2009) sebagai”Democratic Governance“. Sebab dengan penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang dilakukan secara demokratis artinya adanya “keterbukaan, responsif, mudah dilakukan kontrol, akuntabilitas publik, orientasi terhadap pelayanan publik,  maka akan terbangun “kepercayaan” antara pemerintah dan rakyatnya, akan mengurangi konflik vertikal dan pada gilirannya “kewibawaan “pemerintah akan tumbuh. Dengan demikian diharapkan proses demokratisasi dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan mampu menjadi pendorong peningkatan “pelayanan publik”  yang efisien dan efektif. Lihat gambar 1 dibawah ini.

Pola pemikiran diatas mencoba melakukan analisis terhadap relasi antara konsep “demokrasi dengan birokrasi” artinya penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang telah menerapkan prinsip prinsip dan nilai demokrasi dalam progam dan kebijakan di bidang;  privatisasi,pembangunan model Bottom Up, E Government, Merithokrasi System, Public Service, Total Quality Management (TQM) dan Badan Layanan Umum (BLU) akan memberikan arah yang jelas tindakan pemerintah mencerminkan nilai demokrasi. Dengan demikian akan terwujud “efisiensi dan efektifitas”pelayanan publik yang cepat, murah, tepat waktu, nyaman dan aman.

HUBUNGAN NILAI DEMOKRASI DENGAN KULTUR APARATUR BIROKRASI

Sebenarnya  iklim yang lebih kondusif di era reformasi ini dengan semangat reformasi dan transformasi birokrasi,  seperti dikatakan diatas  memberi peluang untuk membangun sistem politik  demokratis yang mampu mendorong  terhadap upaya penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang efisien dan efektif bisa  terwujud.  Jika diikuti oleh para penyelenggara pemerintahan secara serius mau merubah paradigma, untuk menjalankan penyelenggaraan kepemerintahan menuju pada paradigma “demokratisasi birokrasi”.

Memang tantangan yang paling dominan dalam menerapkan konsep “demokratisasi birokrasi“ tersebut yaitu merubah kultur birokrasi yang feodalistik menuju birokrasi yang terselenggara dengan cara cara demokratis.  Seperti mengulas kembali  sejarah penyelenggaraan birokrasi pemerintahan semenjak jaman birokrasi kerajaan, kolonial dan birokrasi pada jaman Orde Lama, Orde Baru dan  Orde Reformasi,  namun  realitasnya corak birokrasi tersebut tidak mengalami perubahan yakni masih bersifat feodalistik dan patrimonialisme, (Priyo Budi S (1993), Mason C Headly, 2006)  sehingga para aparatur birokrasi pemerintahan lebih cenderung senang  memupuk kekuasaan dari pada memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dalam arti para birokrat belum mau sebagai“PELAYAN MASYARAKAT” tapi lebih senang sebagai “PENGUASA“. Fakta historis dan empiristik tersebut memberikan pandangan skeptis terhadap upaya melakukan perubahan kultur birokrasi yang feodalistik kearah kultur demokratis.

Memang masyarakat Indonesia sebagian besar masih kuat pengaruh sifat patrimonial dan primordialisme  yang membentuk budaya  sungkan dan ewuh pekewuh, sehingga hubungan antar manusia cenderung vertikal. Pengaruh budaya patrimonial memang tidak sejalan dengan konsep demokrasi yang berbasis kultur egaliter dan hubungan personal lebih bersifat horizontal. Perubahan paradigma kearah demokratisasi yang cukup efektif tidak ada lain kecuali melalui pendidikan dan interaksi masyarakat yang lebih bersifat global. Jika perubahan kultur para aparatur birokrasi kearah yang lebih terbuka, egaliter, mampu menghilangkan kultur feodalistik,niscaya peran aparatur negara sebagai ”pelayan masyarakat’” akan lebih menonjol dibanding dengan  sifat sifat bargaya ”Boss”.

 

           

Hubungan Nilai – Nilai Demokrasi Dengan Perubahan Kultur Aparatur Birokrasi

Berdasarkan gambar 2 diatas jika di analisis hubungan antara nilai-nilai demokrasi dengan kultur aparatur birokrasi dapat dijelaskan bahwa kemampuan melakukan perubahan “paradigma” kultur feodalistik yang antara lain dicerminkan dalam “perilaku” bergaya Boss, sok penguasa, minta dilayani, nepotisme dan korupsi, menjadi kultur aparatur birokrasi yang terbuka, egaliter, akuntabel, responsif dan partisipasif, maka dapat diharapkan perilaku yang berubah menjadi “pelayan masyarakat”.

HUBUNGAN DEMOKRATISASI BIROKRASI DENGAN PELAYANAN  PUBLIK YANG EFISIEN DAN EFEKTIF

         Seperti telah sering dikatakan  bahwa reformasi birokrasi dan transformasi birokrasi, telah dilaksanakan dengan memperkenalkan berbagai teori dan konsep pembaharuan  birokrasi, misalnya  konsep Good Governance, Reinventing Government dan New Public Services. Berdasarkan kajian terhadap teori dan konsep tersebut  yang pada akhirnya mencoba memunculkan gagasan menghubungkan antara birokrasi dan demokrasi serta efisiensi menjadi suatu pemikiran baru dan istilah baru seperti yang sudah disebutkan diatas yaitu ”demokratisasi birokrasi”. Pemikiran tersebut  telah dicoba dilakukan eksplorasi dan elaborasi secara mendalam dengan menggunakan ”kerangka pemikiran” atau “logical thinking frame work”.

                      Demokratisasi Birokrasi menuju Pelayanan Publik yang Efisien dan Efektif

Konsep demokrasi sebagai konsep yang menjanjikan perubahan yang lebih baik dalam menata dan mengatur kekuatan dan kekuasaan dalam suatu kehidupan masyarakat, dan dilain pihak konsep birokrasi yang merupakan instrument dalam organisasi pemerintahan yang digunakan mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan masyarakat supaya teratur, tertib dan terkendali, menuju pada kesejahteraan masyarakat.

Kedua konsep tersebut telah terbukti dapat diselaraskan untuk menjalankan kebijakan dan tindakan pemerintah guna mencapai tujuan pemerintah yang efisien dan efektif serta berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil eksplorasi tersebut menunjukan bahwa  hubungan demokrasi dan birokrasi serta efisiensi,  yang selanjutnya menjadi istilah ”demokratisasi birokrasi”,  artinya adalah bahwa dalam penyelenggaraan,  tindakan dan kebijakan pemerintah dilakukan dengan cara demokrasi, baik sikap dan perilaku aparatur birokrasi maupun mekanisme dan prosedur kerja juga mencerminkan nilai-nilai demokratis (Robert Dahl,2001) atau dengan kata lain ”sebagai upaya mendomokrasikan birokrasi”.  Adapun yang termasuk nilai-nilai demokrasi yaitu; keterbukaan, partisipasi, persamaan atau sikap egaliter, keadilan, kontrol masyarakat, dan lain-lain. Sedangkan nilai-nilai yang harus dimiliki aparatur birokrasi yang mampu untuk menjalankan cara-cara demokrasi yaitu; inovatif, dinamis, kreatif, kompetensi, profesionalisme, akuntability, responsibility dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk dimensi efisiensi yaitu; murah, bermutu dan memuaskan.

Hubungan demokratisasi dalam proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan menuju pada “efisiensi birokrasi”, memerlukan banyak variabel yang harus dipertimbangkan baik yang terkait dengan perubahan sistem dan struktur dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan melalui konsep dan teori “good governance”, re inventing government dan new public services maupun perubahan perilaku aparatur birokrasinya. Oleh sebab itu jika para aparatur birokrasi memiliki perilaku yang : “disiplin, professional, kompeten, inovatif, kreatif, dinamis, akuntabel dan responsif, sudah barang tentu merupakan modal dasar yang kuat untuk membendung atau mencegah tindakan KKN dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan birokrasi pemerintahan.

TUJUH  PILAR KONSEP DEMOKRATISASI BIROKRASI

Melakukan elaborasi dan eskplorasi terhadap dimensi variabel demokrasi dan birokrasi serta efisiensi tersebut diatas, dapat menemukan tujuh (7)  konsep, program dan kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan yang selaras dan seiring dengan nilai-nilai demokrasi. Jika penulis memiliki cukup waktu dan tenaga serta pemikiran, barangkali bisa mengeksplorasi lebih banyak  program dan kebijakan pemerintah yang sesungguhnya sudah sesuai dengan demokrasi. Adapun ketujuh program dan kebijakan pemerintah yang dapat disebut sebagai landasan pemikiran ”demokratisasi birokrasi” yaitu; Privatisasi, E-Government, Public Servant, Pembangunan Model Bottom Up, Management Quality Control, Meritokrasi System, Badan Layanan Umum. Apabila ketujuh konsep, program dan kebijakan pemerintah tersebut dikembangkan secara meluas mencakup progam dan kebijakan pemerintah yang lain dan menjadi kegiatan yang menuju pada proses institusionalisasi, maka  dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan akan semakin lebih demokratis. Pada gilirannya penyediaan dan pemberian terhadap pelayanan publik  cepat, murah, bermutu dan memuaskan serta   mampu menjangkau secara luas,  merata dan adil.

    Dimensi − dimensi Demokratisasi Birokrasi

Pada dasarnya ”program atau kebijakan operasional birokrasi pemerintahan” yang disebut 7 pilar maka dengan penjelasan dari dimensi masing-masing pilar tersebut mengandung arti nilai-nilai demokrasi. Artinya jika program kegiatan tersebut dilakukan secara melembaga sesungguhnya mampu mendorong atau memicu terjadinya proses ”demokratisasi” dalam tubuh para aparatur birokrasi. Dengan demikian sebagaimana telah disebutkan diatas jika perubahan kearah ”sistem dan struktur birokrasi pemerintahan” yang sesuai dengan  prinsip dan nilai demokrasi dan didukung oleh aparatur birokrasi yang juga memiliki sikap dan perilaku demokratis, maka disamping ”efisien birokrasi” bisa terwujud dan sekaligus mampu meminimalisir tindakan KKN para abdi negara tersebut.

KESIMPULAN

Dari uraian  penjelasan diatas  dapat disimpulkan  bahwa  melakukan pengkajian , pendalaman serta mengeksplorasi dan mengelaborasi terhadap ketiga disiplin ilmu yaitu; ilmu administrasi (birokrasi pemerintahan), ilmu politik (demokrasi) dan ilmu ekonomi (efisiensi) yang direpresentasikan dalam locus masing-masing yakni; birokrasi, demokrasi dan efisiensi. Secara empiris  ketiga konsep tersebut dapat menjadi sinergi atau merupakan simbiose mutualistis  menjadi pendekatan interdisipliner, sehingga  diharapkan  mampu menggerakkan penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang ”efisien dan efektif”,  mampu meminimalisir tindakan KKN para aparatur birokrasi, sehingga  pencapaian tujuan negara  dapat terwujud yang  pada gilirannya  kesejahteraan rakyat dapat segera dirasakan dan dinikmati masyarakat luas secara adil dan merata.

SARAN

  1. Program sosialisasi yang teratur dan terprogram yang terkait dengan nilai-nilai demokrasi terhadap aparatur birokrasi melalui kebijakan “reformasi birokrasi” pada prinsipnya selaras dengan paradigma New Public Management (NPM) dan New Public Services (NPS), dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
  2. Agar memberikan penguatan terhadap program kegiatan terhadap 7 (tujuh) pilar demokratisasi birokrasi yaitu; Privatisasi, Public Servant, Pembangunan  Model Bottom Up, Total Quality Management, Meritocracy System, Badan Layanan Umum dan E-Government yang memiliki landasan nilai-nilai demokrasi, diharapkan mampu merubah mindset aparatur birokrasi menjadi “pelayan masyarakat” (public servant).

              Penulis : Dr.Bambang Istianto  Dosen STIAMI, Jakarta. Direktur Eksekutif LSM Sapulidi, Pemimpin Umum Sapulidi News.com

DAFTAR PUSTAKA

  1. A. Dahl, Robert, On Democracy (Perihal Demokrasi), Penterjemah A. Rahman Zainudin, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2001.
  2. Budi Santoso, Prio, Birokrasi Pemerintahan Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 1995.
  3. Hamdi, Muchlis, Bunga Rampai Pemerintahan, Penerbit Yarsif Watampone, Jakarta, Tahun 2002
  4. Nugraha Rian D, Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang, 2006, Penerbit Jakarta
  5. Obsorne, David, and Peter Plastrick, Banashing Bereaucracy, The Five Strategis For Reinventing Government (Memangkas Birokrasi), Penterjemah Abdul Rasyid, Penerbit PPM, Jakarta, Tahun 2000.
  6. Prasojo, Eko, State Of The Art, Administrasi Negara Antara Teori Dan Praktek Kenegaraan Indonesia Mutakhir, Bahan Seminar Nasional, 2009, di Pasca Sarjana STIAMI, Jakarta, tanggal 8 Agustus 2009.
  7. Sedarmayanti, Good governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.
  8. Setyawan Salam, Dharma, Manajemen Pemerintahan Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002.

 

Tulis Komentar

Nama Email
Komentar
Masukkan Kode
 

Desclaimer. Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial SapulidiNews. Redaksi berhak merubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras dan antar golongan.