Desember24
Bagaimana Nasib Guru Honor Diatas 2005?
Senin, 24 Desember 2012 pukul 23.28 WIB | Kategori Opini

Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S, ST. Ketua Tim Advokasi Guru Honorer Kota Bekasi

Kalau mengacu PP 56/2012 tentang Perubahan Kedua PP 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, maka tergantung perhitungan Anjab, ABK dan Sikap Politik Pusat dan Daerah

Bekasi [SAPULIDI News] - Hampir semua pertanyaan itu dilontarkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di seluruh Indonesia, termasuk ke redaksi/sekretariat LSM Sapulidi.

Direktur Sosial dan Pendidikan LSM Sapulidi, Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S, ST. mengakui persoalan penyelesaian tenaga honorer di Indonesia bergantung pada komitmen, yakni komitmen menaati aturan dan sikap politik (interpensi politik) baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.

"Terbitnya PP 48/2005 tentang pengangkatan TH menjadi CPNS bukan semata-mata hanya mengakomodir kebutuhan pegawai melainkan lebih pada interpensi dan kepentingan politik saat itu," kata Bang Imam panggilan akrab yang sehari-hari menjadi praktisi dan konsultan pendidikan ini.

Sejak 2005 telah lahir dan diterbitkan 2 PP untuk menguatkan PP 48/2005 yaitu PP 43/2007 dan PP 56/2012. Aturan itu dinyatakan saling melengkapi, merubah sebagian sehingga mengakomodir beberapa kepentingan-kepentingan partai politik dan kepentingan kepala daerah di provinsi dan kabupaten/kota yang notabene juga merupakan refresentasi partai politik karena mereka memang berasal dari parpol dan dipilih melalui pemilihan kepala daerah.

Dia menambahkan, karena syarat dengan kepentingan politik dan kepentingan sehingga aturan yang dibuat cendrung dilanggar. Pelanggaran dilakukan terstruktur mulai dari pusat hingga daerah, dengan dalih toleransi dan kebutuhan dalam tanda kutip.

"Tahun 2005 ditegaskan bahwa sejak pendataan dan terbitnya PP tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer, tapi diralat kemudian tahun 2007 bahwa tenaga honorer yang berasal dari penghasilan APBN/APBD jika sudah selesai diangkat sebelum tahun 2009 dapat mengangkat dan mengajukan tenaga honorer non APBN/APBD. Sehingga jelas terlihat aturan baru itu mengangkangi aturan sebelumnya," kata Bang Imam yang saat ini sedang mengadvokasi Guru Honorer di Kota Bekasi.

Hingga PP 56/2012 terbit, di daerah masih tetap saja mengangkat tenaga honorer baru. Karena pengangkatan tidak berdasarkan kebutuhan yang sebenanrnya, melainkan karena mengakomodir janji politik, mengangkat keluarga/famili dan anak serta menantu sang pejabat terkait.

"Kalaupun ada kebutuhan, pengangkatan tidak dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan pegawai. Hingga di daerah ada guru databased dan non databased (Databased guru yang mengajar dibawah 2005, nondatabased guru yang mengajar diatas 2005 hingga 2012 ini,red)," jelas Bang Imam.

Ia mengaku pengangkatan yang membabi buta tanpa menghiraukan kualitas dan kompetensi mengakibatkan minimnya kemampuan dan kreatifitas kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang notabene digaji lewat APBN/APBD ini. Sehingga di beberapa daerah belanja pegawai bisa mencapai diatas 80%.

"Setiap tahun memang pasti ada yang pensiun, sayangnya karena rekruitmen yang serba asal tadi sehingga PNS yang ada tidak bisa menutupi jabatan yang lowong karena minim kemampuan dan kompetensi. Jika merekrut yang dari umum, ada kecemburuan yang sudah lama honor. Sehingga permasalahan ini tidak akan selesai usai pengangkatan bertahap hingga 2016," sergahnya.

Namun, dia berpendapat jika pengangkatan honorer tidak akan berhenti pada akhir 2016 saja.

"Saya melihat akan terus dilakukan oleh pemerintah mengingat ini kepentingan politik. Termasuk jika melihat realitas yang ada misalnya, jika mengacu pada Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Proyeksi Kebutuhan PNS 5 Tahun Kedepan, hingga pelaksanaan redistribusi pegawai jika dilakukan dengan benar-pun akan tetap membutuhkan pengangkatan pegawai," katanya.

Selain menutupi pegawai yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ada juga penambahan SKPD, penambahan sekolah per jenjang akibat pertumbuhan penduduk di suatu daerah, sehingga tetap membutuhkan pegawai yang disesuaikan dengan pertumbuhan penduduk tersebut.

"Yang jelas nasib tenaga honorer diatas 2005 (non databased,red) masih berpeluang menjadi PNS tinggal menunggu sikap politik dan proyeksi perhitungan Anjab, ABK 5 tahun ke depan. Jadi jangan risau yah," pesan Bang Imam. (A-102)

 

Tulis Komentar

Nama Email
Komentar
Masukkan Kode
 

Desclaimer. Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial SapulidiNews. Redaksi berhak merubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras dan antar golongan.